Pendidikan

Wednesday, March 23, 2005

Dewan Pendidikan : The Mission Impossible

Kalau ada lembaga yang paling banyak dikecam dan dituntut tapi paling sedikit didukung barangkali Dewan Pendidikan akan menempati daftar teratas. Hal ini membuat Dewan Pendidikan seperti mengemban Mission Imposible.
Dewan ini mulanya terbentuk atas SK Mendiknas untuk membantu pemerintah dalam membenahi kualitas pendidikan kita yang semakin terpuruk dalam iklim birokratik dan sentralistik. Selain itu DPK dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Gerakan ini dimulai dengan adanya paradigma MBS Manajemen Berbasis Sekolah yang beranggapan bahwa peningkatan mutu dan relevansi pendidikan hanya dapat dicapai dengan demokratisasi, partisipasi, dan akuntabilitas pendidikan dimana masyarakat sebagai stake holder berperan penuh yang terwakili dalam bentuk lembaga yang bernama DP (Dewan Pendidikan) dan KS (Komite Sekolah).
Dengan kesadaran tersebut maka dibentuklah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah diseluruh Indonesia dengan berbekal SK dari walikota/bupati untuk DP dan SK kepala sekolah ditingkat sekolah. DP dan KS memiliki 4 fungsi yang hampir identik kecuali pada ruang lingkupnya yaitu sebagai Badan Pertimbangan, Badan Pendukung, Badan Pengontrol, dan Mediator di bidang pendidikan. Jika dijabarkan maka fungsi dan peran yang diberikan sangatlah luas dan besar. Dengan fungsi dan peran yang begitu besar tak salah jika kemudian masyarakat kemudian memiliki ekspektasi yang begitu besar pula terhadap lembaga ini. Selama ini masyarakat telah memendam kekecewaan yang besar dan mendalam terhadap kinerja Departemen dan Dinas Pendidikan dalam mengelola pendidikan yang dianggap gagal memenuhi tuntutan kebutuhan akan pendidikan yang berkualitas. Kualitas pendidikan kita yang semakin tahun semakin merosot dibandingkan negara-negara tetangga semakin membuktikan bahwa kinerja Departemen Pendidikan masih jauh dari harapan dan tuntutan masyarakat.
Jadi dengan berbekal SK tersebut berangkatlah para anggota DP dengan ‘gagah berani’ untuk melaksanakan tugasnya. Para anggota DP berpendapat bahwa lembaga mereka memang dikehendaki oleh pemerintah sehingga tentulah mereka akan dibantu dalam melaksanakan keempat fungsi dan perannya tersebut di masyarakat. But, alas, ternyata mereka dihadapkan dengan kenyataan bahwa SK tersebut ternyata hanya secarik kertas belaka dan tidak memiliki implikasi apa-apa terhadap pelaksanaan tugas mereka di lapangan. Dan yang lebih parah lagi adalah bahwa mereka tidak benar-benar diinginkan perannya.
Sebagai contoh, bagaimana mungkin lembaga ini bisa berfungsi jika kantor saja tidak disediakan oleh pemerintah kotanya? Jangankan lagi honorarium sedangkan dana operasional saja lembaga ini tidak diberi. Banyak DP yang beroperasi dengan menggunakan dana pribadi dari anggotanya lebih dahulu. Suatu hal yang mengherankan mengingat bahwa lembaga ini merupakan amanat dari undang-undang Sisdiknas dan diberi beban yang begitu besar. Syukurlah bahwa kemudian ada subsidi dari pemerintah pusat sebesar 60 juta pada akhir Desember lalu. Ini ibarat diberi tugas untuk menebang pohon tapi hanya diberi pisau dapur yang tumpul.
Bagaimana mungkin suatu lembaga baru dapat berfungsi jika para anggotanya bukanlah para ahli dibidangnya dan mereka tidak tidak pernah diberi otoritas untuk melaksanakan tugasnya ? Setelah dibentuk program ini dilepas begitu saja dan sampai saat ini belum ada rencana dari Depdiknas untuk menindaklanjuti fungsi dari lembaga ini. Padahal harapan masyarakat terhadap lembaga ini sudah terlanjut berkembang. Akhirnya adalah lembaga ini menjadi bulan-bulanan kecaman masyarakat yang menganggapnya ‘banci’, ‘tak bergigi’, ‘tidak aspiratif’, ‘tidak membumi’ dan berbagai tuduhan lain. DPK Balikpapan bahkan pernah dituntut untuk bubar baru beberapa bulan setelah kelahirannya karena dianggap tidak aspiratif, tidak memperjuangkan nasib guru swasta, tidak jelas programnya dan lain-lain. Bisa dimaklumi karena masyarakat sudah terlanjur percaya bahwa lembaga ini bisa menjadi ‘superbody’ yang akan dapat memecahkan semua permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan : mulai dari anggaran pendidikan, kinerja kepala sekolah dan guru-gurunya, berbagai macam iuran dan tarikan sekolah, nasib guru swasta, tunjangan bagi guru honor, SPMB, konflik antara sekolah dan orang-tua, hingga kepada muatan lokal. Apapun masalah dalam pendidikan dibebankan pada Dewan Pendidikan untuk mengatasinya. Tentu saja! Bukankah itu tujuan dari dibentuknya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah?

Kesulitan terbesar dari DP dan KS sebenarnya adalah kurangnya komitmen dari pemerintah untuk memberdayakan lembaga ini. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah pusat dengan setengah hati dan melepaskan begitu saja lembaga ini di setiap daerah tanpa membekalinya dengan berbagai perangkat untuk memberdayakannya. Kesan bahwa lembaga ini dibentuk sekedar untuk proyek menjadi tak terhindarkan. Pemerintah tidak memiliki konsep dan program yang jelas untuk memberdayakan lembaga bentukannya ini. Bahkan usulan agar Depdiknas membentuk suatu Forum DP sebagai suatu wadah bagi semua anggota DP untuk berkomunikasi saja tidak mendapat respon. Paling tidak kalau DP se Indonesia memiliki suatu Forum bersama maka mereka bisa memberdayakan diri mereka sendiri melalui forum tersebut. Mereka bisa saling berkomunikasi dan saling berbagi informasi dalam forum tersebut.
Di daerah masalahnya juga sama. Pemerintah daerah juga sama setengah hatinya dengan yang di pusat. Tak terelakkan memang. Jangankan lagi menjadikan DP sebagai Badan Pertimbangan dalam menetapkan suatu kebijakan di bidang pendidikan, mengundang DP dalam acara-acara kependidikan saja sering tidak dilakukan. Eksistensi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memang masih dipertanyakan. Ada tapi tiada. Kalau ada bantuan dari pusat ia ada (karena tandatangan dan stempelnya dibutuhkan) tapi setelah itu ia tiada.
Kalau kondisi ini tidak cepat-cepat diperbaiki maka sekian ratus DP di seluruh kota dan kabupaten di seluruh Indonesia yang telah didanai pembentukannya cukup mahal akan benar-benar mati tanpa pernah berfungsi.
Permasalahan eksistensi memang cukup rumit. Ada beberapa pertanyaan yang patut mendapat jawaban yaitu : Apakah lembaga ini benar-benar diperlukan dalam sistem pendidikan nasional kita di masa depan? Kalau ya bagaimana konsep ideal dan program yang akan dilakukan untuk memberdayakannya? Siapa yang bertanggungjawab dalam memberdayakan lembaga ini dan dimana peran pusat dan daerah bermain? Jika hanya pusat yang menginginkan sedangkan daerah tidak maka tidak ada gunanya. Dalam beberapa kasus seringkali Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan justru nampak tidak menghendaki adanya DP yang ‘powerful’. Beberapa kepala daerah bahkan mewanti-wanti DP agar tidak melakukan kegiatan operasional yang bisa tumpang-tindih dengan fungsi Dinas Pendidikan, bahkan sebelum DP melakukan kegiatan apapun! Beberapa Komite Sekolah bahkan dimusuhi oleh sekolah ataupun yayasan dimana ia berdiri. Mereka dianggap hanya akan merecoki tugas sekolah. Hampir semua sekolah swasta tidak merespon adanya keharusan untuk memiliki KS ini. Ataupun kalau ada KS tersebut hanyalah ’boneka’ dari sekolah dan yayasan.
Bagaimana mekanisme agar DP ini bisa berperan sesuai dengan fungsi yang diembannya? Dimana wilayah geraknya? DP tidak mungkin dapat memberikan pertimbangan, memberikan dukungan, melakukan kontrol dan mediasi di bidang pendidikan jika memang tidak diberi ruang gerak dan otoritas dalam mekanisme kerja di bidang pendidikan. Jika itu yang terjadi maka DP hanya akan jadi oposan yang hanya bisa berteriak dari luar jika melihat sesuatu yang kurang tepat di bidang pendidikan.
Masalah lain yang cukup klasik adalah masalah pendanaan. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk mendanai beroperasinya lembaga ini ? Pemerintah pusat ataukah daerah ? Berapa besar dana yang dibutuhkan oleh lembaga ini? Apa saja program dan kegiatan yang bisa didanai oleh lembaga ini? Perlukah memberi honor pada anggotanya? Jika tidak ada honor bagaimana mekanisme yang dibutuhkan agar anggotanya mau melaksanakan tugas-tugasnya secara sukarela? Perlu dipahami bahwa hampir semua anggota DP/KS adalah ‘volunteer’ yang ‘part-timer’. Hal ini dapat menyebabkan tidak berfungsinya lembaga ini karena kita tidak dapat menuntut seseorang untuk berfungsi dan berperan secara maksimal jika kita tidak memberinya imbalan. Secara bergurau seorang anggota DP berkomentar “Sedangkan anggota DPRD yang mendapat gaji dan fasilitas yang melimpah saja tidak pernah dipertanyakan kinerjanya, lha kok kita yang justru harus berkorban dituntut maksimal. Yang bener aja!”

Lantas bagaimana DP/KS bisa survive dengan kondisi begini? Memang hanya DP dan KS yang benar-benar gigihlah yang masih bisa.bertahan dalam suasana dan kondisi yang begini. Meskipun dengan kondisi tertatih-tatih dan penuh cemooh. Meski belum ada penelitian penulis berani bertaruh bahwa hanya ada segelintir DP dan KS yang masih dapat berfungsi dan berperan sampai saat ini. Lainnya sudah mati suri.
Lantas apa yang harus dilakukan untuk membedayakan DP dan KS? Peran pemerintah baik pusat maupun daerah sangatlah besar. Tanpa komitmen yang sungguh-sungguh dan kemauan politik dari mereka untuk memberdayakan DP dan KS lembaga ini tidak akan mungkin bisa berfungsi dan berperan. Bagaimana mungkin DP dapat memberikan pertimbangan, dukungan, kontrol, dan mediasi jika diakui saja tidak? Salah satu indikator kinerja KS yaitu memberikan masukan untuk penyusunan RAPBS, memberikan pertimbangan perubahan dan ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah, umpamanya, tidak akan mungkin bisa dilakukan jika Dinas Pendidikan dan sekolah tidak menghendaki KS masuk ke dalam ’wilayah’ mereka. Beberapa teman pengamat pendidikan tertawa sinis melihat peran ini. Katanya,”Mana mungkin Dinas Pendidikan dan Sekolah mau dicampuri urusannya dalam masalah ini? Jangankan berbagi wewenang dengan sukarela, dipaksapun belum tentu mereka mau memberi. Kita hanya menunggu Godot.”. Suatu realita yang perlu dipertimbangkan.
Pemerintah hendaknya sadar bahwa Dewan Pendidikan bukanlah ‘bayi ajaib’ yang begitu dilahirkan bisa dilepas untuk hidup dan besar sendiri tanpa diberi apapun dan secara ajaib memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas yang maha berat yang oleh Departemen Pendidikan dan Dinas Pendidikan sendiripun sudah kesulitan mengembannya.
Melalui tulisan ini penulis berharap agar pemerintah benar-benar menunjukkan komitmennya yang kuat dalam memberdayakan lembaga DP dan KS ini agar harapan masyarakat yang telah terlanjur besar tersebut dapat memperoleh wadah yang efektif. Konsistensi pemerintah dalam melaksanakan program-programnya sangatlah diharapkan.

Balikpapan, 18 Februari 2004

Satria Dharma
Ketua Dewan Pendidikan Kota Balikpapan
satriadharma2002@yahoo.com
Jl. S. Parman 14 Balikpapan
Telp : 0542-391158
Fax : 0542-391156

BIAYA PENDIDIKAN : KENAPA HARUS GRATIS

Jika kita masih mempertanyakan mengapa biaya pendidikan harus gratis maka sebaiknya kita kembali ke tahun 1945 ketika kita memproklamirkan diri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka yang bercita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya. Coba pikir, bagaimana mungkin kita akan dapat mencerdaskan bangsa ini jika untuk mendapatkan pendidikan dasar saja warganegaranya kesulitan karena pendidikan yang dikelola oleh pemerintah bukan hanya rendah kualitasnya tapi juga mahal harganya? Apa gunanya kita merdeka jika ternyata pendidikan dasar dengan kualitas burukpun harus kita peroleh dengan biaya mahal? Mana berkah kemerdekaan yang kita cita-citakan sejak setengah abad yang lalu tersebut? Apakah kita harus menunggu hingga satu abad baru cita-cita kemerdekaan tersebut bisa kita peroleh?
Cobalah tengok negara-negara maju atau negara-negara tetangga. Tanpa gembar-gembor :”Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.” “Prioritas utama pemerintahan kita adalah peningkatan kualitas SDM!”, “Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina”, “Menuntut Ilmu adalah kewajiban sejak dalam buaian sampai liang kubur”, “Hanya dengan SDM yang berkualitas kita dapat membangun negeri ini,” dan berbagai jargon-jargon politik lain, mereka secara otomatis sejak semula sudah menggratiskan biaya pendidikan bagi warga negaranya. Di Sabah tetangga dekat kita saja sejak bayi lahir disana, entah Anda waraganegara atau bukan, sudah berhak untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan gratis. Apalagi di negara-negara maju macam Jerman, Inggris, Belanda, Australia, dll. Bahkan warganegara asingpun jika tinggal disana juga berhak mendapatkan pendidikan gratis. Bukan hanya pendidikan dasar tapi bahkan sampai perguruan tinggi. Nah! Apakah kita masih mau mengelak lagi dari kewajiban kita memberikan pendidikan dasar bagi warganegara kita sendiri?

“Tidak adil jika pendidikan gratis. Pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat” (Kaltim Post, 12 Januari 2005)

Jika pendidikan gratis itu tidak adil maka itu berarti kita mengatakan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara lain yang menggratiskan pendidikannya adalah TIDAK ADIL dan justru kita yang ADIL selama ini. Berarti konsep pendidikan gratis yang dianut oleh negara-negara lain selama ini adalah prinsip yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang kita anut. Negara-negara tersebut telah melakukan KETIDAKADILAN terhadap warganegaranya. Kitalah justru pelopor keadilan karena kita tidak menggratiskan pendidikan dasar bagi warga kita. Sayang sekali bahwa pendapat itu tidak benar.
Dimanapun didunia ini pendidikan adalah tanggungjawab pemerintah dan masyarakat, termasuk biaya pendidikannya ditanggung bersama. Diluar biaya yang ditanggung pemerintah dengan menggratiskannya orang tua masih harus menanggung biaya pendidikan seperti : buku dan alat tulis sekolah, pakaian dan perlengkapan sekolah, akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, karyawisata, uang saku, kursus, dan iuran sekolah macam-macam. Jadi meski gratispun masyarakat (dalam hal ini orang tua) masih tetap harus mengemban tanggung jawabnya dalam pendidikan anaknya. Jadi ini tidak berarti kalau sekolah gratis lantas masyarakat lepas tanggung jawab terhadap pendidikan anaknya.

“Tapi bukankah struktur ekonomi penduduk kita berbentuk piramida terbalik dimana penduduk miskinnya hanya 5 % sedangkan sisanya termasuk mampu membayar biaya pendidikan? Nggak fair dong jika punya mobil Mercy tapi minta biaya pendidikannya disubsidi! “ (Kaltim Post, 11 Januari 2005)

Jika itu alasan yang dipakai maka jelas kita akan semakin jauh dari tujuan kemerdekaan kita semula. Pemerintah telah berubah menjadi perusahaan swasta dimana semua jasanya tidak lagi berorientasi kepada pelayanan tapi kepada pembayaran. Lantas apa gunanya pemerintahan yang dibiayai dari pajak dan kekayaan negara jika ternyata rakyat masih juga harus membayar untuk pendidikan dasarnya? Hak untuk memperoleh pendidikan bermutu tidak sama dengan BBM dimana semua orang harus membeli dan yang miskin masih harus disubsidi oleh pemerintah. Pendidikan adalah hak dasar yang dimiliki setiap rakyat yang mesti dipenuhi oleh pemerintahnya.
Apa artinya ‘piramida terbalik’ tersebut jika masyarakat di Kariangau, Tritip, dan Manggar masih harus membayar untuk pendidikan dasar dengan kualitas memprihatinkan? Bahkan di negara-negara maju dimana penduduknya sudah 100% kaya sekolah juga gratis. Kaya mana sih Balikpapan dengan Sabah dan Sarawak? Toh mereka menggratiskan pendidikan mereka bagi warganegara mereka. Di negara manapun yang namanya ‘public school’ atau sekolah negeri selamanya gratis. Meskipun ada anak konglomerat yang memiliki harta bertrilyun-trilyun bersekolah di sekolah publik maka ia berhak untuk memperoleh pendidikan gratis dan tak seorangpun akan berkata, “Wah! Nggak fair dong! Orang kaya kok disubsidi!” Itu pernyataan yang ‘aneh’ karena memang setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan gratis, siapapun itu tanpa diskriminasi. Ini adalah masalah hak dan bukan privilege. Bahkan di Sabah dan Sarawak, tetangga terdekat kita, sekolah swastapun gratis, bukan hanya sekolah pemerintah, karena disubsidi oleh pemerintah. Jadi tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena faktor biaya karena orang tua bisa dihukum jika tidak menyeklahkan anaknya. Itulah konsep dasar dari Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar dikdas) yang kita masukkan dalam UU Sisdiknas.
Bukankah pejabat-pejabat pemerintahan kita selama ini berbondong-bondong ‘studi banding’ ke Sabah dan Sarawak ketika penerbangan MAS masih buka? Lantas apa hasil ‘studi banding’ tersebut jika ternyata kita tidak belajar hal-hal yang bermanfaat semacam ini bagi rakyat?

“Tapi kan ada subsidi untuk pendidikan dan kesehatan melalui berbagai skema macam program KELUARGA MISKIN,untuk memperoleh beasiswa pendidikan dan kesehatan sehingga mereka yang tidak mampu akan tetap memperoleh pendidikan dan kesehatan gratis” (Program GAKIN adalah program kota Balikpapan bagi keluarga miskin untuk memperoleh subsidi pendidikan dan kesehatan)

Terus terang, program subsidi sekolah bagi keluarga miskin itu sangat mengusik hati kecil kita. Lha wong untuk memperoleh pendidikan dasar dan kesehatan yang memang sudah semestinya menjadi haknya kok ya warganegara mesti ditempeli ‘cap’ KELUARGA MISKIN toh! Tidakkah itu suatu bentuk diskriminasi yang justru tidak berkeadilan dan harus kita hilangkan karena bertentangan dengan undang-undang Sisdiknas. Tidakkah istilah ‘warga miskin’ itu mengusik harga diri warganegara kita sendiri? Pernahkah kita meneliti apa dampak negatif dari ‘stempel’ warga miskin pada siswa-siswa kita. Mereka menjadi anak-anak yang terstigmatisasi dan memiliki self esteem yang rendah. Tak usah tanya mengenai prestasi akademis kalau sudah begitu. Citra diri yang rendah akan membuat orang kurang bertanggungjawab dan tidak mampu berprestasi dalam bentuk apapun. Prinsip “You can if you think you can.” Dan juga sebaliknya :”You cannot when you think you cannot.” Benar-benar berlaku disini. Karena sudah distempel termasuk golongan “CANNOT” maka mereka jelas tidak akan bisa melakukan prestasi apapun. Kita sudah meracuni pikiran mereka dengan stempel ‘WARGA MISKIN” tersebut!
Saya pernah tersentak mendengar cerita dari seorang teman saya yang keluarganya termasuk miskin tapi karena suatu kesalahan pencatatan dianggap keluarga mampu dan dimintai sumbangan perbaikan kampung setara dengan keluarga mampu. Teman saya tentu saja marah dan hendak protes kepada pejabat kampung. Tapi oleh bapaknya dicegah mati-matian karena ia ingin dan senang dianggap setara dengan keluarga-keluarga lain yang mampu, meskipun untuk itu ia harus mencari pinjaman kesana kemari untuk menutupinya. Ini menunjukkan bahwa harga diri dinilai lebih tinggi ketimbang kemudahan yang diperoleh dengan mengorbankan harga diri. Tak ada orang yang ingin disebut warga miskin jika bukan karena begitu terdesaknya mereka secara ekonomi.
Disamping masalah harga diri banyak warga miskin yang tidak melapor dan meminta kartu GAKIN karena tidak mau repot-repot mengurus sehingga mereka kehilangan hak mereka untuk mendapatkan subsidi pendidikan dasar. Statistik yang menyatakan warga miskin Balikpapan hanya 5 % sungguh perlu dipertanyakan kalau standarnya adalah kartu GAKIN tersebut.

“Sekolah gratis akan menghambat mutu pendidikan. Kalau begini kan tidak adil. Lagipula saya yakin, mereka yang kaya itu akan malu jika sekolah gratis.” (Kaltim Post, Sabtu 15 Januari 2005)

Ini adalah argumen yang menggelikan. Jika sekolah gratis itu akan menghambat mutu pendidikan maka semua negara maju tentunya tidak akan menerapkan kebijakan tersebut. Faktanya adalah : Semua negara maju, bahkan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunai kualitas pendidikannya jauh di atas kualitas pendidikan di negara kita padahal sekolahnya gratis, bahkan sampai perguruan tingginya. Indonesia, atau lebih spesifik Balikpapan, biaya pendidikannya tidak gratis dan bahkan mahal justru kualitas pendidikannya sangat terpuruk dibandingkan negara-negara tetangga sekalipun.
Pendidikan memang tidak murah. apalagi pendidikan yang berkualitas. Dibutuhkan biaya yang besar untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang tinggi. Tapi biaya yang besar itu harus dibebankan pada pemerintah, dan bukan pada orang tua atau masyarakat, karena begitulah amanat undang-undang. Bukankah kita memberikan amanat kepada pemerintah untuk mengelola semua kekayaan negara? Bukankah kita telah membayar berbagai macam pajak, retribusi dan pungutan kepada permerintah agar dapat dikelolalnya untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut melalui APBN dan APBD?
Samasekali tidak ada alasan untuk malu di sekolah gratis. Kita justru malu jika sekolahnya berkualitas buruk. Kalau tidak percaya tanyai semua anak-anak orang kaya apakah mereka malu atau tidak jika biaya sekolah mereka dibebaskan. Saya yakin jawabannya pasti :” Tidak!”.

“Pemerintah tidak mampu memberikan pendidikan gratis karena besarnya dana yang harus disediakan dan lagipula banyak hal lain yang juga memerlukan pendanaan secara mendesak juga.” (Kaltim Post, Selasa, 11 Januari 2005)

Setiap kali mendengar argumen ini saya tidak tahan untuk tidak menangis dalam hati. Ini artinya kita masih belum beranjak dari sikap tidak bertanggungjawab terhadap peran dan tugas kita kepada masyarakat. Jelas-jelas itu merupakan amanah yang harus kita emban kok ya kita dengan entengnya mengelak dari tugas dan kewajiban kita. Siapapun tahu bahwa itu pekerjaan yang maha berat, terutama bagi kota dan kabupaten yang miskin, tapi itu tidak berarti kita bisa mengelak dari tanggungjawab kita. Kita harus bekerja keras untuk mencapai itu sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, tapi tetap dengan tekad untuk memenuhi amanat tersebut. Dan itu yang tidak kita lihat selama ini. “Karena sekarang tidak bisa kita capai ya sudah! Kita tidak usah repot-repot untuk mencapainya lha wong itu pekerjaan maha berat yang hanya Superman yang bisa kerjakan.” Itu sikap yang muncul pada kita. Barangkali ini ‘karma’ dari stempel GAKIN yang kita capkan pada warga kita sehingga kita ketularan menjadi golongan “CANNOT” dan tidak berusaha untuk “CAN”.
Kalau mau, akan ada banyak jalan untuk mencapai apapun yang kita inginkan. “Dimana ada kemauan, disitu ada jalan”, begitu kata anak saya yang baru belajar tentang pribahasa. Kalau tidak bisa sekaligus, ya lakukan secara bertahaplah. Yang penting ada usaha untuk menuju kesana dan tidak menutup pintu. Jika mau, bukankah kita bisa belajar pada mereka yang telah sukses memberikan pendidikan gratis pada warganya? Tak perlu jauh-jauh, Sabah dan Sarawak masih satu pulau dengan kita. Tapi kalau Sabah dan Sarawak terlalu tinggi mungkin kita cukup belajar ke Singaraja di Bali, Cilacap di Jawa Tengah, Bontang dan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur atau Sinjai di Sulsel. Disana mereka sudah menggratiskan biaya pendidikan bagi warganya. Padahal APBD mereka jauh lebih kecil daripada kita. Kita bisa belajar dari mereka bagaimana caranya mereka dapat menggratiskan pendidikan dengan APBD yang jauh lebih kecil daripada kita.
Nah! Alasan apalagi yang akan kita ajukan?

Balikpapan, 13 Januari 2005
Satria Dharma
Ketua Dewan Pendidikan Kota Balikpapan

PENDIDIKAN DASAR GRATIS : AMANAT YANG TERLUPAKAN

PENDIDIKAN DASAR GRATIS : AMANAT YANG TERLUPAKAN

Pendidikan dasar gratis adalah amanat UUD 1945 hasil Amandemen yang tercantum pada Pasal 31 Ayat (2) yang berbunyi : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk menegaskan amanat tersebut maka dalam UU Sidiknas Pasal 31 UU No 20/2003 Ayat (2) dinyatakan lagi bahwa :”Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.” Jadi apalagi yang hendak diperdebatkan? Jelas bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945 hasil amandemen dan UU Sisdiknas 2003, pemerintah memang sudah seharusnya menanggung biaya pendidikan dasar bagi semua warga negara tanpa membedakan antara si kaya dan si miskin. Karena itu, penyediaan sekolah gratis bagi semua warga negara jauh lebih mendasar ketimbang pemberian subsidi silang kepada siswa dari kalangan miskin.
Tapi fakta menunjukkan lain. Tidak banyak pemerintah kota dan kabupaten yang berusaha untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut dan bahkan memberikan tafsiran sendiri mengenai adil, perlu, dan menguntungkan atau tidaknya pendidikan dasar gratis tersebut.
Apakah pendidikan dasar gratis itu mustahil dilaksanakan dari segi finansial, tidak adil bagi si miskin, menurunkan mutu, sekedar mimpi, dll? Tentu saja tidak. Fakta menunjukkan bahwa semua negara maju menggratiskan pendidikannya sampai pada perguruan tinggi. Bahkan di Jerman orang asingpun boleh menikmati sekolah gratis tersebut sampai perguruan tinggi. Itu sebabnya banyak orang kita yang pergi ke Jerman untuk memperoleh pendidikan tinggi gratis dan berkualitas tinggi.
Bagaimana dengan negara miskin? Negara miskin seperti Vietnam dan Nigeria di Afrika ternyata juga mampu menggratiskan wajib belajar bagi warganya. Jadi pendidikan dasar gratis itu adalah sangat mungkin, adil, meningkatkan mutu dan juga merupakan keharusan bagi setiap negara. Sangatlah ganjil jika ada pejabat di bidang pendidikan yang menolak konsep pendidikan dasar gratis ini karena ini sama halnya dengan menolak UUD 1945 dan amanat yang dibebankan kepadanya.
Tapi tidak usah melihat dalam skala negara. Bukankah kita sekarang telah menikmati otonomi daerah dimana setiap daerah dapat mengembangkan visi dan strategi pengembangan sumber dayanya sendiri? Jika pemerintah pusat belum mampu menetapkan pendidikan dasar gratis meski telah diamanatkan UU bukankah pemerintah daerah dapat mengambil inisiatif sendiri untuk itu? Kepala daerah yang memiliki komitmen untuk ikut mencerdaskan kehidupan rakyat di daerahnya semestinya tanpa ragu-ragu meaksanakan amanat ini karena sudah jelas bahwa pemenuhan manat ini akan dapat membawa rakyatnya kepada kemakmuran di masa mendatang. Kepala-kepala daerah yang membebaskan baiya pendidikan bagi rakyatnya sebenarnya adalah pahlawan-pahlawan daerah masing-masing. Tidak heran jika Bupati Jembrana Prof Drg. I Gede Winasa memperoleh penghargaan dari MURI sebagai kabupaten pertama yang berhasil menyelenggarakan pendidikan secara cuma-cuma bagi segenap warganya. Ia memang pantas memperoleh penghargaan karena banyaknya fasilitas gratis yang ia berikan kepada rakyatnya termasuk kesehatan gratis, KTP gratis, asuransi gratis, PBB petanian gratis, dll. Apakah Kabupaten Jembrana daerah yang kaya sehingga mampu melaksanakan itu semua? Tidak samasekali. Jembrana termasuk relatif miskin. Untuk skala propinsi kita harus mengacungkan jempol kepada JP Solossa, Gubernur Papua dan Imam Utomo, Gubernur Jawa Timur, yang melaksanakan pembebasan biaya pendidikan bagi warga di daerah masing-masing.
Tapi memang bukan dana yang menjadi permasalahan. Karena terbukti bahwa daerah miskinpun bisa memenuhi amanat UUD 1945 ini. Kabupaten Sinjai di Sulsel yang juga relatif miskin juga telah mampu membuktikan dirinya mampu membebaskan biaya pendidikan bagi warganya. Yang menjadi masalah adalah KOMITMEN dari para pejabat di daerah masing-masing untuk mau melaksanakan amanat undang-undang ini. Percumalah kita berteriak berjuang bagi rakyat jika hal yang sangat mendasar semacam ini saja para kepala daerah tidak punya keinginan untuk memenuhinya. Pendidikan gratis sebenarnya adalah Jihad Pendidikan, seperti yang dikatakan oleh Jaya Suprana, yang semestinya dilakukan oleh semua kepala daerah demi kemakmuran dan kemajuan daerah masing-masing.
Tapi bukankah ada dana subsidi pendidikan bagi orang miskin dari BBM? Lodi Paat, pengamat pendidikan, dengan kecewa mengatakan bahwa itu merupakan pengalihan tanggung jawab. Lodi Paat menilai dana kompensasi BBM untuk pendidikan sebetulnya hanyalah bentuk pengalihan tanggung jawab negara kepada warganya dalam membiayai pendidikan. Sebab, biaya yang mestinya ditanggung negara dicoba dikompensasikan dalam kebijakan pengurangan subsidi harga BBM, di mana orang kaya digiring membiayai pendidikan bagi orang miskin. Amanat undang-undang dalam pendidikan tetap diabaikan.
Untuk kasus Kalimantan Timur jelas bukan masalah dana yang menjadi penghambat. Dana APBD daerah-daerah di Kaltim jauh lebih tinggi daripada Jembrana (232 M) maupun Sinjai. Kita tidak tahu apa masalah yang dihadapi masing-masing daerah sehingga belum juga berusaha untuk membebaskan biaya pendidikan bagi warganya. Sampai hari ini baru Kutai Kertanegara dan Bontang yang membebaskan biaya pendidikan bagi warganya. Daerah-daerah lain masih ditunggu komitmennya.
Satria Dharma
Dewan Pendidikan Kota Balikpapan

PENDIDIKAN DASAR GRATIS: AMANAT YANG TERLUPAKAN

PENDIDIKAN DASAR GRATIS : AMANAT YANG TERLUPAKAN

Pendidikan dasar gratis adalah amanat UUD 1945 hasil Amandemen yang tercantum pada Pasal 31 Ayat (2) yang berbunyi : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk menegaskan amanat tersebut maka dalam UU Sidiknas Pasal 31 UU No 20/2003 Ayat (2) dinyatakan lagi bahwa :”Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.” Jadi apalagi yang hendak diperdebatkan? Jelas bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945 hasil amandemen dan UU Sisdiknas 2003, pemerintah memang sudah seharusnya menanggung biaya pendidikan dasar bagi semua warga negara tanpa membedakan antara si kaya dan si miskin. Karena itu, penyediaan sekolah gratis bagi semua warga negara jauh lebih mendasar ketimbang pemberian subsidi silang kepada siswa dari kalangan miskin.
Tapi fakta menunjukkan lain. Tidak banyak pemerintah kota dan kabupaten yang berusaha untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut dan bahkan memberikan tafsiran sendiri mengenai adil, perlu, dan menguntungkan atau tidaknya pendidikan dasar gratis tersebut.
Apakah pendidikan dasar gratis itu mustahil dilaksanakan dari segi finansial, tidak adil bagi si miskin, menurunkan mutu, sekedar mimpi, dll? Tentu saja tidak. Fakta menunjukkan bahwa semua negara maju menggratiskan pendidikannya sampai pada perguruan tinggi. Bahkan di Jerman orang asingpun boleh menikmati sekolah gratis tersebut sampai perguruan tinggi. Itu sebabnya banyak orang kita yang pergi ke Jerman untuk memperoleh pendidikan tinggi gratis dan berkualitas tinggi.
Bagaimana dengan negara miskin? Negara miskin seperti Vietnam dan Nigeria di Afrika ternyata juga mampu menggratiskan wajib belajar bagi warganya. Jadi pendidikan dasar gratis itu adalah sangat mungkin, adil, meningkatkan mutu dan juga merupakan keharusan bagi setiap negara. Sangatlah ganjil jika ada pejabat di bidang pendidikan yang menolak konsep pendidikan dasar gratis ini karena ini sama halnya dengan menolak UUD 1945 dan amanat yang dibebankan kepadanya.
Tapi tidak usah melihat dalam skala negara. Bukankah kita sekarang telah menikmati otonomi daerah dimana setiap daerah dapat mengembangkan visi dan strategi pengembangan sumber dayanya sendiri? Jika pemerintah pusat belum mampu menetapkan pendidikan dasar gratis meski telah diamanatkan UU bukankah pemerintah daerah dapat mengambil inisiatif sendiri untuk itu? Kepala daerah yang memiliki komitmen untuk ikut mencerdaskan kehidupan rakyat di daerahnya semestinya tanpa ragu-ragu meaksanakan amanat ini karena sudah jelas bahwa pemenuhan manat ini akan dapat membawa rakyatnya kepada kemakmuran di masa mendatang. Kepala-kepala daerah yang membebaskan baiya pendidikan bagi rakyatnya sebenarnya adalah pahlawan-pahlawan daerah masing-masing. Tidak heran jika Bupati Jembrana Prof Drg. I Gede Winasa memperoleh penghargaan dari MURI sebagai kabupaten pertama yang berhasil menyelenggarakan pendidikan secara cuma-cuma bagi segenap warganya. Ia memang pantas memperoleh penghargaan karena banyaknya fasilitas gratis yang ia berikan kepada rakyatnya termasuk kesehatan gratis, KTP gratis, asuransi gratis, PBB petanian gratis, dll. Apakah Kabupaten Jembrana daerah yang kaya sehingga mampu melaksanakan itu semua? Tidak samasekali. Jembrana termasuk relatif miskin. Untuk skala propinsi kita harus mengacungkan jempol kepada JP Solossa, Gubernur Papua dan Imam Utomo, Gubernur Jawa Timur, yang melaksanakan pembebasan biaya pendidikan bagi warga di daerah masing-masing.
Tapi memang bukan dana yang menjadi permasalahan. Karena terbukti bahwa daerah miskinpun bisa memenuhi amanat UUD 1945 ini. Kabupaten Sinjai di Sulsel yang juga relatif miskin juga telah mampu membuktikan dirinya mampu membebaskan biaya pendidikan bagi warganya. Yang menjadi masalah adalah KOMITMEN dari para pejabat di daerah masing-masing untuk mau melaksanakan amanat undang-undang ini. Percumalah kita berteriak berjuang bagi rakyat jika hal yang sangat mendasar semacam ini saja para kepala daerah tidak punya keinginan untuk memenuhinya. Pendidikan gratis sebenarnya adalah Jihad Pendidikan, seperti yang dikatakan oleh Jaya Suprana, yang semestinya dilakukan oleh semua kepala daerah demi kemakmuran dan kemajuan daerah masing-masing.
Tapi bukankah ada dana subsidi pendidikan bagi orang miskin dari BBM? Lodi Paat, pengamat pendidikan, dengan kecewa mengatakan bahwa itu merupakan pengalihan tanggung jawab. Lodi Paat menilai dana kompensasi BBM untuk pendidikan sebetulnya hanyalah bentuk pengalihan tanggung jawab negara kepada warganya dalam membiayai pendidikan. Sebab, biaya yang mestinya ditanggung negara dicoba dikompensasikan dalam kebijakan pengurangan subsidi harga BBM, di mana orang kaya digiring membiayai pendidikan bagi orang miskin. Amanat undang-undang dalam pendidikan tetap diabaikan.
Untuk kasus Kalimantan Timur jelas bukan masalah dana yang menjadi penghambat. Dana APBD daerah-daerah di Kaltim jauh lebih tinggi daripada Jembrana (232 M) maupun Sinjai. Kita tidak tahu apa masalah yang dihadapi masing-masing daerah sehingga belum juga berusaha untuk membebaskan biaya pendidikan bagi warganya. Sampai hari ini baru Kutai Kertanegara dan Bontang yang membebaskan biaya pendidikan bagi warganya. Daerah-daerah lain masih ditunggu komitmennya.
Satria Dharma
Dewan Pendidikan Kota Balikpapan

Bicara Tentang Pendidikan

Hai!
Bicara tentang pendidikan adalah bicara tentang hal yang 'sexy'. Setiap orang ingin bicara tentang pendidikan dan merasa bahwa pendidikan adalah bagian dari dirinya, termasuk saya.
Saya sendiri bekerja di bidang pendidikan dan memulainya dengan menjadi guru bahasa Inggris di kota kecil bernama Caruban di Jawa Timur pada tahun 1978. I wasn't twenty yet at that time. Meski menjadi guru bukanlah cita-cita saya yang mengidam-idamkan untuk menjadi wartawan, psikolog, atau guide pada saat itu, pekerjaan saya sebagai guru tersebut ternyata membuat saya tertambat dan tidak pernah untuk berpikir keluar dari bidang pendidikan. Bidang pendidikan menjadi begitu menyenangkan dan begitu berarti bagi saya sejak saat itu.
So, here I am. Meski tidak lagi mengajar, saya masih tetap bekerja di bidang pendidikan dengan beberapa sekolah yang saya dirikan di Balikpapan. Mungkin itu juga alasan mengapa saya dipilih untuk menjadi Ketua Dewan Pendidikan Kota Balikpapan.

Friday, February 18, 2005

LINKIN' PARK DI KAMAR SAYA

Sore itu saya pulang agak awal dari biasanya karena capek dengan padatnya agenda hari itu. Begitu pintu rumah saya buka saya langsung disambut oleh musik yang hingar-bingar yang berasal dari kamar saya. Hanya di kamar saya ada perangkat audio visual dan televisi. Dengan agak keheranan saya membuka pintu kamar dan melihat Yufi, anak kedua saya yang baru berumur 7 tahun, bersama kakaknya Yubi yang baru berumur 11 tahun berbaring di atas kasur sambil asyik mendengarkan musik yang menjerit-jerit tersebut.
“Siapa yang nyetel lagu ini?” tanya saya ditengah musik yang berdentam-dentam dan menggeram-geram tersebut
“Aku dong!” jawab Yubi tanpa menoleh.
“Musik apa ini, kok kayak musik pemanggil arwah?!” tanyaku lebih lanjut.
“ Ah, bapak ini. Ini Linkin” Park, Pak!” jawab Yufi, sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya yang tambun tersebut seolah-olah ia benar-benar menikmati musik yang ‘mengerikan’ tersebut.
“Linkin’ Park? Oh ini rupanya musik Linkin’ Park yang menghebohkan tersebut.” kata saya dalam hati. Meski tidak pernah mendengarkan musiknya tapi saya sering membaca sekilas tentang group band yang menjadi idola remaja-remaja di seluruh dunia itu. Bahkan karena penasaran membaca betapa banyaknya penghargaan yang pernah mereka peroleh saya pernah terpikir untuk membeli kasetnya dan mendengarnya secara khusus. Tapi niat itu tidak pernah kesampaian karena tentu saja saya tidak punya waktu untuk hal-hal eksperimental semacam itu.
Tapi kini musik itu tiba-tiba ada di kamar saya dan dinikmati oleh anak saya yang baru berumur 7 tahun.! Saya sungguh tidak pernah menduganya. Tidak pernah saya bayangkan bahwa musik ‘pembangkit zombie’ ini akan bisa dinikmati oleh anak-anak saya yang bersekolah di SDIT Istiqamah dan tidak bersentuhan dengan dunia hingar-bingar samasekali.
Rupanya kaset tersebut mereka pinjam dari sepupunya yang memang sudah remaja kelas 1 SMP dan mereka nikmati bersama. Mereka sering datang ke rumah kakak sepupunya tersebut dan mengenal Linkin’ Park disitu danikut menikmati musiknya.
Tapi saya tetap tidak mengerti bagaimana mungkin musik yang hingar bingar, berdentam-dentam, menjerit-jerit, memekik-mekik, mencicit-cicit tersebut bisa dinikmati oleh anak berumur 7 tahun. “They must be pretending to enjoy the music”, pikir saya.
“Apa bagusnya sih musik ‘pembangkit zombie’ ini?” tanya saya pingin tahu.
“Ah, Bapak ini mengolok terus. Ini musiknya asyik, Pak!” jawab Yufi.

Ya, sudahlah! Tak mungkin saya meminta anak saya tersebut untuk membuat komentar musik macam Agus Dermawan menjelaskan keindahan sebuah lukisan tentunya. Asyik ya asyik! Titik.

Pertanyaan itu masih terus menggantung di benak saya ketika pagi ini saya harus menghadiri pembukaan pelatihan Quantum Teaching oleh Ir Hernowo dari Mizan Learning Center yang diselenggarakan oleh sekolah anak saya dimana saya menjabat sebagai wakil ketua Komite Sekolahnya.
Pak Hernowo menjelaskan betapa ia berusaha menggunakan berbagai media untuk memotivasi murid-muridnya agar dapat belajar dengan cara yang menyenangkan, termasuk mendengarkan dan mengupas lirik lagunya Linkin’ Park! Ya, Linkin’ Park!
Dengan sangat menarik Pak Hernowo menjelaskan kelebihan-kelebihan Linkin’ Park dibandingkan grup musik lainnya seperti fahamnya yang anti ‘drug’, lirik musiknya yang penuh makna, gaya hidup mereka yang selalu kreatif dan inovatif. Linkin’ Park adalah grup musik panutan bagi remaja-remaja masa kini di seluruh dunia dengan seabreg penghargaan!
Saya jadi malu sendiri setelahnya. Padahal sebelumnya saya sudah mengolok-olok musik mereka sebagai ‘musik pembangkit zombie’, ‘pemanggil arwah’, ‘pemekak telinga’, dll. Saya tidak menghargai apreasiasi anak saya terhadap grup musik hebat ini.
Diam-diam saya berjanji dalam hati untuk memberikan perhatian jika anak saya menyetel musik ‘pemanggil arwah’ ini lagi lain kali. Mudah-mudahan saya bisa mengapreasinya seperti anak-anak saya mengapresiasinya dan siapa tahu suatu hari saya akan mengoleksi satu atau dua album Linkin’ Park.

Balikpapan, 18 Februari 2005
Satria Dharma

Monday, January 03, 2005

Oh, Aceh...!

Oh, Aceh…!Berhari-hari saya menangis tanpa dapat saya tahan melihat penderitaanmu. Bencana ini begitu dahsyat, begitu singkat tapi meninggalkan korban yang begitu besar. Rasanya belum pernah saya merasa begitu pilu melihat nasib dan penderitaan yang begitu besar seperti yang kau alami ini.
Dalam sujudku yang berlimbah airmata aku bahkan tak mampu mengucapkan kata-kata atau doa. Justru protes yang terlontas dalam hatiku. “Ya, Allah! Aku tahu bahwa Engkau tak mungkin salah dengan takdirMu. Karena Engkaulah Sang Maha Benar. Yang tak pernah salah dalam menetapkan sesuatu, meski kami tak mungkin paham dengan semua tindakanMu.
Ya, Allah! Apa gerangan kasih yang kau sembunyikan dibalik musibahMu ini? Berilah kami petunjukMu agar kami paham makna dari semua derita yang kau timpakan pada bangsa Aceh, saudara kami ini, ya Allah!. Kurang besarkah penderitaan mereka selama ini, ya Allah? Bukankah bangsa Aceh berjuang tanpa henti selama tiga puluh tahun melawan penjajah bangsa Belanda sebelum akhirnya bergabung dengan republik ini, ya Allah? Tigapuluh tahun berperang tanpa henti dengan segala penderitaannya, ya Allah!
Dan ketika mereka bergabung dengan kami mereka juga tak pernah menikmati nikmat dan berkah kemerdekaan seperti saudara-saudara lainnya yang sebangsa dan setanah air. Kali ini mereka diperangi oleh pemerintahnya sendiri yang tidak suka dengan cara mereka mengekspresikan diri. DOM adalah balasan atas protes mereka yang tak mampu berdiplomasi macam saudara-saudaranya yang lain. Berpuluh tahun lagi mereka harus menderita karena pemberontakan yang tak perlu terjadi. Berpuluh tahun mereka menderita karena diperlakukan sebagai musuh sembari disedot sumber daya alamnya. Perang seolah-olah telah menjadi takdirnya tanpa henti. Derita demi derita seolah tak henti-hentinya Kau timpakan pada bangsa Aceh. Dimanakah kasihMu bagi mereka ya, Allah? Oh…Aceh! Sungguh malang nasibmu.
Tapi hari ini, ketika telah lelah aku bertanya kepada Tuhan, tiba-tiba seolah aku mendengar Tuhan berkata-kata kepadaku,: “KasihKu pada Aceh melebihi kasihKu pada yang lain. Pandanglah kesekelilingmu dan akan engkau temui kasihKu pada Aceh memenuhi setiap tempat di muka bumi ini.”
Dan ajaib! Tiba-tiba saya melihat kebenaran tersebut. Seluruh penjuru dunia tiba-tiba memalingkan matanya ke Aceh dan turut berduka dengannya. Seluruh dunia tiba-tiba menghentikan kegiatannya karena iba melihat penderitaan Aceh. Aceh!...Aceh..! Aceh…! Tiba-tiba ia sekarang menjadi begitu penting setelah sekian lama tidak pernah dilihat dengan sebelah mata. Aceh tiba-tiba menjadi tumpuan kasih sayang siapapun yang iba padanya.
Tiba-tiba saya melihat betapa Tuhan telah mengubah segalanya dalam sekejap. Tak satupun daerah di Indonesia di Indonesia yang tidak turut berduka dengannya. Tiba-tiba Aceh menjadi saudara yang paling patut dikasihi dan disayangi setelah sekian lama kita perangi. Aceh…! Aceh…! Beritahu kami cara terbaik untuk menghibur hatimu! Kami adalah saudara-saudaramu yang selama ini lalai menyayangimu.
Tahukah kau Aceh, bahwa semua orang yang ketemui, kudengar, kulihat, turut merasakan penderitaanmu. Mahasiswa, pengusaha, artis, pelawak, walikota, sopir taksi, politisi, tentara, polisi, semua…. ya, semua turut bersedih dengan penderitaanmu. Semua orang di semua tempat ingin menumpahkan kasih dan sayangnya padamu. Belum pernah saya melihat ada bangsa yang begitu dikasihi seperti engkau saat ini, Aceh! Bahkan seorang tukang sapu jalanan di Balikpapan dengan tanpa ragu merogoh sakunya dan mengeluarkan semua uang yang ada disakunya ketika para mahasiswa secara spontan turun ke jalan untuk mengumpulkan derma dari masyarakat yang lalu lalang. Ia mungkin tidak sadar bahwa ia memerlukan uang tersebut untuk ongkos pulangnya nanti. Bahkan aku baca seorang anak berumur 10 tahun di mancanegara memecah celengannya dan menyumbangkan isinya yang hanya 10 dolar sambil berkata,:”Maybe they really need the money.” Ia bahkan tidak tahu dimana Aceh itu. Ia hanya tahu bahwa ada bangsa yang ditimpa bencana yang begitu dahsyat dan memerlukan bantuan. Dan hatinya jatuh mendengar penderitaanmu.
George Bush yang pongah itupun tak tahan untuk tidak melipatgandakan dana bantuan untukmu sampai sepuluh kali lipat. Ya, sepuluh kali lipat! Bahkan kepada bangsa Irak dan Afganistan yang ia sakiti ia tak begitu dermawan.
Betapa ajaibnya kerja Tuhan! Aceh yang selama ini diperangi berpuluh-puluh tahun tanpa seorangpun tahu bagaimana cara mengasihinya tiba-tiba menjadi bangsa yang paling dikasihi dimuka bumi ini. Semua ingin merengkuhnya, semua ingin memeluknya, semua ingin menghiburnya, semua ingin memberikan hartanya baginya, semua ingin mengulurkan tangannya untuk menolongnya, semua ingin menumpahkan airmatanya untuknya, semua ingin berbagi, semua ingin menyayanginya. Semua untuk Aceh yang selama ini tidak pernah kita perdulikan.
Oh…Aceh! Sungguh besar kasih sayang Tuhan padamu. Sesungguhnya mereka yang menjadi korban tidaklah sia-sia. Bukankah Rasulullah pernah bersabda bahwa umatnya yang mati tenggelam adalah mati syahid? Dan engkau memperoleh kehormatan tersebut.
Oh….Aceh, saudaraku! Bangkitlah dari penderitaanmu dan lihatlah sekelilingmu. Seluruh dunia telah menitipkan hatinya bagimu. Kau adalah kekasih bagi seluruh dunia kini. Kemanapun engkau berpaling maka disitu kau akan temukan kasih sayang sesamamu.
Oh… Aceh, saudaraku! Mulai hari ini mari kita mulai hidup baru yang hanya dipenuhi oleh kasih dan sayang diantara semua bangsa kepadamu. Cukup sudah penderitaanmu selama ini diganti oleh kasih dan rahmat Tuhan yang tak terhingga untukmu.
Lihatlah, betapa semua orang berusaha untuk merebut hatimu, mencari simpatimu, mencoba menjadi saudaramu. Lihatlah betapa tentara yang selama ini berlaku garang telah berubah menjadi dewa penolongmu. Lihatlah betapa pemerintah yang selama ini menyia-nyiakanmu sekarang berusaha untuk melimpahimu dengan segala kebutuhanmu.
Lihatlah, betapa propinsi, kabupaten dan kota lain yang selama ini tidak perduli dengan keadaanmu kini berusaha menjadi saudara terbaikmu. Oh..Aceh! Sungguh besar kasih Allah padamu.
Balikpapan, 3/1/05

Monday, August 30, 2004

BAHASA INGGRIS: IRONI DOSEN UNMUL DAN KUALITAS PENDIDIKAN KITA

BAHASA INGGRIS: IRONI DOSEN UNMUL DAN KUALITAS PENDIDIKAN KITA

Dunia pendidikan (terutama di Kaltim) sekali lagi harus berkabung mendengar berita dari rektor UNMUL mengenai rendahnya kemampuan berbahasa Iggris para dosennya yang sudah berpendidikan master (Kaltim Post, 30/8/04). Jika yang sudah magister saja hanya memiliki skor TOEFL rata-rata dibawah 300 maka bisa dibayangkan mereka yang masih belum magister. Ini betul-betul membuktikan bahwa keinginan kita untuk ‘meleverage’ kualitas pendidikan di Kaltim setara dengan ASEAN adalah bak mimpi disiang bolong. Mengapa demikian?
Dengan bekal kemampuan pemahaman bahasa Inggris yang sangat minim tersebut jelas sekali bahwa para dosen tersebut tidak akan mampu meningkatkan pengetahuannya dengan membaca buku-buku referensi dan jurnal yang berbahasa Inggris. Selama ini para mahasiswa program master kita hanyalah belajar melalui buku-buku terjemahan. Kalau ada diktat yang berbahasa Inggris maka mereka harus menerjemahkannya lebih dahulu agar bisa menyusun makalah dari diktat tersebut. Para master dan doktor yang baru bisa belajar jika materinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jelas tidak akan memiliki pemahaman yang lengkap mengenai materi yang dipelajarinya karena banyak konsep-konsep maupun istilah dalam bahasa Inggris yang sulit atau tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesa. Jika dipaksakan maka penerjemahannya akan ‘corrupted’ alias tidak mewakili pemahaman aslinya.
Jika para dosen tersebut tidak mampu ‘berkomunikasi’ dengan diktat berbahasa Inggris maka tentu saja ia tidak akan memberikan materi perkuliahannya dari diktat-diktat berbahasa Inggris. Padahal kita tahu belaka betapa terbatasnya buku-buku diktat kuliah yang sudah diterjemahkan dan betapa buruknya penerjemahan kita. Begitu sebuah buku diterjemahkan bisa dipastikan informasi yang disampaikan sudah agak basi karena sudah terbit lagi buku-buku baru dengan infomasi-informasi yang lebih ‘up to date’. Jadi ini adalah ‘pemiskinan akademis’ yang terstruktur. Jika kita hanya bisa menyerap 50% materi yang kita pelajari dan kita ajarkan pada mahasiswa kita maka maksimal mereka hanya akan menyerap 50 % s/d 80 % dari apa yang kita berikan. Dan begitu seterusnya sehingga sebetulnya mahasiswa kita sebenarnya hanya dapat menyerap 25% dari materi yang seharusnya ia peroleh sesuai dengan silabus. Dan pendidikan kita akan semakin tertinggal dan tertinggal karena ketidakmampuan dosen-dosen kita membaca materi berbahasa Inggris. Sungguh ironis!
Ini semakin membuktikan kekuatiran saya bahwa kualitas SDM kita dibidang pendidikan sudah masuk dalam fase krisis (hasil penelitian secara nasional menunjukkan bahwa 50 s/d 60 % guru-guru kita tidak layak mengajar) dan sampai saat ini saya masih belum melihat adanya visi dari pemerintah kita untuk memperbaiki keadaan ini. Just no vision at all.
Coba lihat ‘bekas murid’ kita Malaysia. dengan tegas mereka menetapkan bahwa menjelang 2005, 75 % dosen di perguruan tinggi haruslah sudah bertitel Ph.D alias Doktor. Selain itu menjelang 2010, 100 % guru sekolah menengah dan 50 % guru SD harus bertitel S-1. Ini artinya guru-guru dan dosen harus sekolah lagi dan cutinya ditanggung oleh negara alias dibayar penuh. Memang berat bagi guru dan dosen untuk bersekolah lagi, tapi itu memang tuntutannya. Kalau tak mampu memenuhi persyaratan dengan bersekolah lagi ya silakan cari pekerjaan lain. Profesi guru atau dosen bukanlah profesi sambilan yang bisa dikerjakan asal-asalan. Hanya mereka yang bersungguh-sungguh dan memiliki kualifikasi tertentu yang bisa memenuhi persyaratan tersebut.
Apa implikasinya jika pemerintah menetapkan demikian? Artinya pemerintah harus sudah memiliki perencanaan yang matang mengenai bagaimana meningkatkan kualifikasi para pendidik tersebut dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, jika kita bersungguh-sungguh ingin meningkatkan kualitas pendidikan di level perguruan tinggi maka kita harus berani menetapkan suatu target umpamanya 100 % dosen perguruan tinggi harus sudah berpendidikan Master S2 pada tahun 2008, umpamanya. Mereka yang belum mencapai level tersebut diminta untuk mengambil masternya sesuai dengan jurusan masing-masing (jangan seperti sekarang ini dimana hampir semua dosen mengambil MM untuk masternya padahal bukan bidang keilmuannya) dan jika sampai tahun 2008 belum mencapai master maka ia harus dilengserkan dari profesinya tersebut. Kejam? Lebih kejam lagi jika kita membiarkan kualitas pendidikan bagi anak-anak kita dimasa mendatang semakin terpuruk dan terpuruk karena toleransi kita yang berlebihan dalam kualitas dan membiarkan bangsa kita menjadi ‘mediocre’.
Jika suatu daerah yang memiliki umpamanya 200 dosen yang belum memiliki kualifikasi magister dan pemerintah bersedia mensubsidi Rp. 10.000.000,- bagi setiap dosen tersebut maka biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah hanyalah sebesar Rp. 2M. Suatu angka yang sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan kualitas yang bisa kita capai dengan nila tersebut.

Kembali ke masalah bahasa Inggris, nampaknya kita masih akan menghadapi masalah yang sama sampai belasan tahun yang akan datang. Mengapa? Meskipun semangat untuk mempelajari bahasa Inggris semakin lama semakin kuat tapi tidak diikuti dengan pemahaman tentang bagaimana melakukan peningkatan kualitas tersebut secara komprehensif. Selama ini kita melakukan perbaikan tambal sulam dan selalu berharap perbaikan secara instan, umpamanya mengirim beberapa orang guru bahasa Inggris ke luar negeri untuk belajar sebulan sampai tiga bulan. Perbaikan kualitas pengajar maupun sarana dan prasarana belajarnya membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan konsisten.
Kualitas guru-guru bahasa Inggris kita saya yakin juga ‘sangat menyedihkan’ kualitasnya sehingga mengharapkan output yang berkualitas dari pengajar yang tidak berkuliatas adalah seperti katak merindukan bulan. Guru-guru yang tidak berkualitas jelas tidak akan mampu mengembangkan metodologi pengajarannya agar berkualitas, mudah dan menarik, apalagi jika harus menggunakan berbagai sumber informasi orisinil.
Sarana dan prasarana belajar juga sangat menentukan. Untuk dapat menguasai bahasa Inggris dengan baik kita harus melatih keempat komponen berbahasa yaitu : Listening, Speaking, Reading, dan Writing sebanyak mungkin. Ada ahli yang menyatakan bahwa minimal kita harus berlatih 10.000 jam agar dapat menguasainya.
Tapi apa yang bisa kita dengar jika kita tidak memiliki radio dan siaran berbahasa Inggris untuk melatih ‘listening’ kita? Bagaimana kita meningkatkan kemampuan ‘speaking’ kita jika tidak tersedia guru atau partner yang fasih berbahasa Inggris dan yang tersedia hanya guru-guru dan pelatih yang sama kacaunya bahasa Inggrisnya dengan kita? Bagaimana kita bisa berlatih ‘reading’ jika tidak ada bacaan ataupun media cetak yang memadai untuk itu?
Sebagai perbandingan, di Sabah maupun Sarawak ada beberapa radio, koran maupun media cetak yang berbahasa Inggris. Penerbitan buku-buku bacaan dalam bahasa Inggris juga marak. Bahkan buku Harry Poter yang tebalnya sebantal tersebut ‘sengaja’ tidak diterjemahkan dalam bahasa Melayu agar anak-anak SD mereka ‘terpaksa’ harus membaca dalam bahasa aslinya. Padahal bahasanya cukup berat meskipun bagi guru bahasa Inggris kita. Toh mereka tetap membacanya sehingga mereka memang telah benar-benar terbiasa membaca buku-buku dan media cetak berbahasa Inggris sejak kanak-kanak. Bandingkan dengan dosen magister kita yang untuk membaca makalah setebal 10 halaman saja harus membayar penerjemah agar mampu memahaminya.
Itulah sebabnya saya tidak mendukung muatan lokal bahasa Inggris di sekolah dasar kita karena kita memang tidak memiliki perangkat untuk itu. Sedangkan guru-guru bahasa Inggris di SMP dan SMA saja kita kekurangan lha kok malah ditambah dengan mulok bahasa Inggris di SD. Akhirnya mulok tersebut dilaksanakan dengan asal-asalan di SD-SD kita untuk memenuhi formalitas administratif belaka. Semangat sih boleh tapi kita tidak boleh naif dan menyederhanakan permasalahan hanya dengan semangat dan angan-angan besar. Kita harus sadar bahwa ada dampak negatif membayangi program asal-asalan tersebut. Dan itu ‘ongkos akademik’nya sangat besar dan harus dibayar di masa mendatang.
So what? Nampaknya memang tidak ada solusi instan bagi penyelesaian permasalahan pendidikan kita karena semuanya kait-mengait. Mungkin memang sudah saatnya kita belajar khusus pada ‘bekas murid’ kita Malaysia dalam menyusun strategi peningkatan kualitas pendidikan. Tak perlu malu-malu mengakui kelemahan kita. Toh mereka sudah terbukti berhasil ‘meleverage’ kualitas pendidikan mereka hanya dalam satu generasi sementara orientasi pendidikan kita semakin tidak jelas mau dibawa kemana.
Ada pendapat yang menarik mengenai pengajaran bahasa Inggris di Malaysia oleh Datuk Seri Rafidah Azis, pimpinan Wanita UMNO dan International Trade and Industry Minister di Kuala Lumpur tentang ketakutan beberapa orang di Malaysia bahwa bahasa Inggris akan mengurangi atau menghilangkan nasionalisme bangsa. “Ignore the language chauvinists,” katanya, “Master the English language. Or else, prepare to lose out as a nation.” . Mastering English "does not make one less Malay or less Malaysian", tambahnya.
Anda boleh setuju boleh tidak tentunya.
Balikpapan, 30/8/04
Satria Dharma
Dewan Pendidikan Kota Balikpapan

Tuesday, December 16, 2003

BAHASA INGGRIS DAN MITOS ITU

Apa yang disebut mitos? Mitos adalah sesuatu yang kita percayai dan telah diangap sebagai sebuah kebenaran sejak dahulu tapi sebenarnya tidak benar. Salah satu contoh adalah mitos bahwa cula badak merupakan aprodisiak yang ampuh sehingga badak dibunuhi dan culanya dipreteli untukaprodisiak. Celakanya itu cuma mitos yang tidak ada landasan ilmiahnya. Badak dibunuh untuk sesuatu yang tidak benar.
Begitu juga dengan belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris diyakini akan dapat membuat para pegawai akan meningkat kinerjanya. Lebih daripada itu, belajar bahasa Inggris juga akan dapat membuat sebuah bangsa akan mampu maju dan berkembang di era kesejagatan yang kita sebut era globalisasi itu. Pokoknya kalau tidak bisa bahasa Inggris dianggap ‘kurang gaul’ dan tidak akan mampu berpretasi dalam karirnya. Akibatnya, hampir semua pemimpin daerah memaksa aparat-aparatnya untuk kursus bahasa Inggris. Maka maraklah kursus bahasa Inggris bagi pegawai pemda di hampir semua daerah.
Tapi apa yang terjadi? Setelah belajar bahasa Inggris dan kursus ke berbagai lembaga yang paling top dengan biaya yang paling mahalpun ternyata tidak mampu mendongkrak kemampuan berbahasa Inggris para aparat yang rata-rata memang kemampuan bahasa Inggrisnya payah. Apakah dengan itu berarti para aparat tersebut kinerjanya buruk dan tidak punya ‘masa depan’? Tidak. Itu hanya mitos.
Masalah penggunaan bahasa (dan budaya) asing (bahasa Inggris) sebenarnya telah menjadi perdebatan panjang sejak jaman Sutan Takdir Alisyahbana pada tahun 60-an. Kita terombang-ambing antara mengadopsinya menjadi bahasa kedua atau tetap menjadikannya sebagai bahasa asing. Perlakuan atara keduanya tentu berbeda dan dampaknya juga tentu berbeda. Sebagai contoh, beberapa negara tetap mempertahankan bahasa nasionalnya dan bertekad untuk tidak mempopulerkan penggunaan bahasa Inggris. Negara-negara tersebut adalah Jepang, Prancis, Jerman, Italia, dll. Kalau Anda berkunjung kesana jangan harap Anda akan mendapat jawaban jika bertanya dalam bahasa Inggris. Mereka sangat bangga dengan bahasa nasional mereka dan mereka menuntut agar setiap orang yang datang ke negara mereka menggunakan bahasa nasional mereka.
Beberapa negara lain, sebaliknya, beranggapan bahwa hanya dengan menguasai bahasa Inggris secara penuh dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari kemajuan bangsa akan diperoleh. Mereka mempopulerkan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, seperti India, Singapura, sebagian Kanada, Philipina, dan bahkan menjadikannya sebagai bahasa nasional karena faktor sejarah seperti Australia, New Zealand, dan Amerika. Di negara-negara tersebut Anda dapat dengan mudah menggunakan bahasa Inggris karena bahasa tersebut dipergunakan secara meluas dalam kehidupan sehari-hari.
Malaysia sendiri yang semula ingin mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dan tidak ‘menggalakkan’ penggunaan bahasa Inggris kini mulai banting setir setelah melihat bahwa ‘bahasa Melayu is going nowhere’ karena bangsa penggunanya tidak memiliki pengaruh di dunia internasional dan semakin kecil pengaruhnya. Sebaliknya, bahasa Inggris semakin menampakkan pengaruh kuatnya dalam era kesejagatan ini. Mereka kini mulai mengambil sikap tegas untuk mempopulerkan bahasa Inggris di kelas-kelas mereka sejak sekolah dasar. Di negara tersebut buku-buku Harry Potter tidak diterjemahkan dan jika ingin membacanya silakan baca dalam bahasa aslinya.
Bagaimana dengan bangsa kita? Apakah kita telah mengambil keputusan sejak perdebatan panjang pada jaman Sutan Takdir Alisyahbana yang menguras energi kita tersebut? Dengan segala kerendahan hati saya katakan tidak. Kita tidak pernah ‘menyelesaikan’ perdebatan tersebut dan tidak pernah berani melangkah dari sekedar berdebat dan mulai mengambil keputusan seperti Jepang mengambil keputusan untuk tetap mempertahankan bahasa mereka bagi pelajar-pelajar mereka dan lebih memilih untuk menerjemahkan buku-buku berbahasa asing ke dalam bahasa ibu mereka. ‘Get the content, leave the language behind’ adalah prinsip mereka. Mereka berkeyakinan bahwa tanpa menguasai bahasa Inggris pun mereka akan sanggup menjadi bangsa besar. Budaya bangsa tidak akan mereka kompromikan sedikitpun. Suatu sikap yang sangat heroik.
Orang-orang Jepang memang pada akhirnya tidak mahir berbahasa asing (dibandingkan dengan orang-orang kita, misalnya) tapi mereka tetap memperoleh ilmu pengetahuan yang berasal dari Barat dengan cara menterjemahkannya. Hampir tidak ada buku-buku penting yang tidak mereka terjemahkan dan terbitkan daam bahasa jepang. Disini berlaku pepatah “Siapa melangkah lebih jauh melihat lebih banyak”. Bangsa Jepang tetap unggul dan maju meski mereka tidak fasih berbahasa Inggris. Sangat jarang ada orang Jepang yang fasih berbahasa Inggris. Jauh lebih mudah mencari orang yang mengerti bahasa Inggris di Indonesia ketimbang di Jepang. Jepang juga tidak mau ‘repot-repot’ untuk ‘menginggriskan’ petunjuk-petunjuk jalan umum mereka. Kalau tidak bisa membaca huruf dan berbahasa Jepang, silakan tersesat!
Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita ternyata tidak melangkah kemana-mana. Kita bersikap ambigu. Menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa yang penting dengan perlakuan yang sama seperti negara Singapura dan Filipina tidak kita lakukan karena yang kontra tentu akan menghantam sikap ‘tidak nasionalis’ tersebut habis-habisan. Tetapi, sebaliknya, menterjemahkan semua buku bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia juga tidak Lagipula kita tidak punya daya dan biaya untuk itu. Kita berada dalam posisi mendua. Akibatnya ya seperti sekarang ini. Bahasa Indonesia kita perkosa habis-habisan tapi bahasa Inggris juga tidak kita kuasai.
Sayang sekali karena ‘perdebatan’ tersebut tidak ditutup dengan suatu kebulatan tekad untuk mengambil sikap akhirnya kita mencari kesimpulan di luar arena diskusi dan berusaha sendiri-sendiri untuk mencari jawaban. Akhirnya tidak terjadi usaha untuk menjawab masalah secara nasional melainkan secara individu. Artinya tidak ada kesepakatan secara nasional dan kita diminta untuk menjawab sendiri kemana kita menuju. Apa dampaknya? Akhirnya permasalahan besar ini tidak pernah ditangani secara nasional dan orang berjuang sendiri-sendiri untuk memecahkannya dan sering terjerumus pada mitos-mitos. Saya melihat betapa banyak orang yang telah ‘terjerumus’ oleh salah satu mitos yaitu bahwa setiap orang yang ingin hidup di era globalisasi ini harus menguasai bahasa Inggris. Mitos ? Ya, tentu saja karena ternyata bangsa Jepang tetap dapat menjadi bangsa besar tanpa harus menguasai bahasa Inggris. Orang Prancis yang tetap menganggap bahasanya sebagai bahasa paling unggul dan bahasa Inggris hanya sebagai alternatif tapi tetap unggul sebagai sebuah bangsa. ‘Terjerumus’? Ya, karena banyak orang yang menghabiskan banyak waktu, biaya dan energinya untuk berlajar bahasa Inggris sepanjang hidupnya tanpa pernah mampu memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-harinya ataupun dalam bidang pekerjaannya.
Perlu dipahami bahwa untuk menguasai ketrampilan berbahasa Inggris seperti yang kita idam-idamkan umpamanya : dapat menggunakannya secara fasih dengan orang asing, bisa membaca buku-buku berbahasa Inggris, dapat mendengarkan percakapan berbahasa Inggris di radio dan televisi, membutuhkan proses yang sangat panjang dan rumit. Kalau ada kursus yang berani menjamin Anda akan dapat melakukan itu hanya dalam bilangan bulan, percayalah itu cuma iklan jualan kecap. Kalau tidak percaya tanyalah kepada semua orang yang pernah ikut kursus tersebut apakah mereka telah mampu menggunakan bahasa Inggris secara aktif sesuai dengan promosinya. Tidak ada cara ajaib untuk bisa menguasai bahasa asing.
Jadi bagaimana? Menurut saya, tidak ada gunanya bagi para aparat kepemerintahan untuk ikut kursus bahasa Inggris dengan tujuan seperti di atas. Pertama, ketrampilan berbahasa Inggris yang mereka butuhkan akan memakan waktu, biaya dan energi yang sangat besar yang mungkin akan lebih bermanfaat jika mereka gunakan untuk mempelajari bidang pekerjaan masing-masing. Bahkan mereka yang belajar khusus bahasa Inggris di perguruan tinggi sebagai mayor mereka banyak yang tidak dapat menguasai ketrampilan berbahasa Inggris yang tinggi seperti yang diharapkan. Dalam sebuah tes pada guru-guru bahasa Inggris di Balikpapan terungkap bahwa kemampuan mereka ternyata menyedihkan. Padahal mereka telah belajar bahasa Inggris bertahun-tahun. Kalau ingin menguasai bahasa asing dengan baik mulailah sejak kanak-kanak dan gunakan metode yang benar. Jika sudah tua akan sulit untuk menguasainya. Kedua, tanpa bisa berbahasa Inggris pun kita akan dapat berprestasi dan meningkatkan kinerja dengan baik. Banyak sekali contoh orang-orang hebat da berprestasi tinggi yang sama sekali tidak dapat berbahasa Inggris. Bangsa Jepang, Prancis, Jerman, Italia, dll telah membuktikannya. Jika kita membutuhkan kemampuan berbahasa Inggris karena banyaknya tamu-tamu asing dan karena kita butuh berkomunikasi dengan dunia internasional kita dapat menyewa penerjemah yang hebat. Itu jauh lebih simpel dan murah. Bukankah para konsultan asing yang datang ke daerah semuanya membawa penerjemah? Mereka tentu tidak akan repot-repot belajar bahasa Indonesia untuk masuk ke daerah kita. Efektif dan efisien. Seringkali saya sedih mendengar betapa para pejabat kita bicara tergagap-gagap dalam bahasa Inggris yang kacau struktur dan maknanya. Padahal mereka adalah orang yang menguasai pekerjaan mereka dan fasih mengungkapkannya dalam bahasa Indonesia. Tak perlu kita malu kalau tidak bisa berbahasa Inggris. Bangsa-bangsa besar lainnya juga tidak. Malulah kalau tidak menguasai bidang pekerjaan kita dan tidak mampu mengungkapkannya dalam bahasa Indonesia. Soal bahasa Ingrisnya serahkan pada ahlinya. Mereka belajar untuk itu.
Sebuah sekolah dasar terkemuka di Balikpapan pernah menyatakan sebagai sekolah yang unggul dimana salah satu faktornya adalah 19 dari 50 guru sekolah tersebut bisa berbahasa Inggris dengan baik. Dan itu dibuktikan dengan hasil tes masuk mereka.
Ini juga sebuah mitos. Karena kalau boleh diketahui seberapa bermanfaatkah pengetahuan berbahasa Inggris mereka bagi pekerjaan mereka sebagai guru ? Apakah dengan pengetahuan mereka yang ‘baik’ tersebut membuat mereka mendengarkan berita-berita dalam bahasa Inggris, membaca buku-buku dalam bahasa Inggris, menulis dalam bahasa Inggris, dan berbicara dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris? Artinya, kemampuan berbahasa Inggris tersebut membuat mereka mampu mengembangkan diri mereka baik secara pribadi maupun dalam pekerjaan mereka sebagai guru. Saya meragukannya.
Jika ternyata kemampuan mereka berbahasa Inggris tidak membuat mereka mendengar, membaca, berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris, terutama yang berhubungan dengan tugas mereka sebagai guru, tapi kita menganggap bahwa penguasaan bahasa Inggris bagi guru-guru adalah penting bagi pekerjaan mereka, maka saya menganggap bahwa kita masih memperlakukan bahasa Inggris sebagai mitos, sesuatu yang tidak benar tapi kita percayai sebagai suatu kebenaran.
Apa yang hendak saya katakan adalah bahwa kita harus terus melangkah dan tidak berhenti pada mitos belaka. Jika bahasa Inggris kita tetapkan sebagai persyaratan bagi guru-guru kita maka kita harus tahu untuk apa bahasa Inggris tersebut kita persyaratkan. Kita bisa melangkah lebih jauh dengan mewajibkan mereka untuk membaca buku-buku ataupun referensi dalam bahasa Inggris kemudian mereka diminta untuk menerapkannya dalam pengajaran sehari-hari. Jadi bahasa Inggris disini digunakan sebagai alat untuk membantu mereka dalam belajar mengembangkan diri, dan bukan sekedar untuk ‘keren-kerenan’ ataupun untuk kepentingan klaim bahwa kita mengembangkan bahasa Inggris di sekolah kita.
Apakah dengan ini lantas saya menganggap bahasa Inggris tidak penting bagi bangsa kita? Tentu saja tidak. Tapi itu masalah lain. Mungkin kita perlu waktu untuk mendiskusikan masalah ini lebih intens dalam topik yang lain.

Monday, March 04, 2002

A TIME OF PANIC BUYING : BERKAH (ATAU BENCANA? OTONOMI DAERAH

A TIME OF PANIC BUYING :
BERKAH (ATAU BENCANA?) OTONOMI DAERAH

Pernah dengar kisah ‘mengharukan’ tentang petani cengkeh kita ? Suatu ketika petani cengkeh kita memperoleh panenan yang melimpah. Harga cengkeh di pasaran juga sedang top. Pokoknya di luar dugaan lah! Tak pelak merekapun jadi bingung dengan begitu banyaknya uang di tangan mereka. Merekapun akhirnya berbelanja habis-habisan. Apapun yang ditawarkan pada mereka akan disikat habis. Pakaian, makanan, tivi, motor, kulkas, mobil mewah, semua dibeli tanpa berkedip. Lha wong duit melimpah je !
Tapi setelah itu barulah mereka sadar bahwa tivi dan kulkas ternyata tidak bisa dipakai karena listrik belum masuk ke desa mereka. Terpaksa kulkas dimanfaatkan jadi lemari pakaian daripada nggak kepake. Motor masih bisa dipakai meski susah payah tapi mobil mewah terpaksa cuma jadi barang pajangan karena mereka ternyata belum bisa nyetir. Lagipula jalanan masih berupa jalan pematang.
Kata teman saya yang kerja di valas mereka itu sedang mengalami ‘panic buying’. Kita membeli apa saja karena kita punya uang begitu banyak dan semua barang yang ada dalam angan-angan kita terasa ‘murah’ harganya. Itu adalah masa-masa ketika kita tiba-tiba memiliki begitu banyak uang tanpa kita sangka-sangka padahal selama ini kita merasa begitu miskin dan hanya bisa berkhayal seperti Oppie Andaresta ketika ia melantunkan tembangnya ‘Andai Aku Jadi Orang Kaya’.
Rasa-rasanya masa-masa itu kini terulang lagi, tapi dalam skala yang lebih besar. Terkisahlah di Negara Borneo bagian Wetan beberapa orang bersaudara tiba-tiba mendapat uang ganti rugi dari tanah mereka yang terkena proyek tambang emas. Uang ganti rugi itu begitu besar sehingga anak anak mereka yang masih TK pun mereka beri bagian dalam jumlah yang bahkan masih sulit untuk dipahami oleh mereka. Tentu saja dengan himbauan agar dibelanjakan dengan bijaksana. Tapi namanya orang kaya. Uang begitu banyak dan semua bisa dibeli. Akhirnya apapun ide yang melintas, apapun barang yang ditawarkan bakal diborong habis.
Melihat hal ini seorang pengusaha yang cerdik segera menawari mereka untuk berkongsi bisnis di bidang angkutan taksi. “Penumpang bahkan sudah antri untuk menyewa mobil kita begitu mereka tahu bahwa kita akan beli mobil taksi,” begitu kata si pengusaha meyakinkan. Untuk lebih meyakinkan mereka si pengusaha membuat sebuah proposal sebagai berikut :
Pengeluaran :
Pembelian mobil Rp. 100.000.000,-
Perkiraan pendapatan :
Setoran perhari Rp 200.000,- X 30 hari X 12 bulan X 2 tahun Rp. 144.000.000

Dari sini kita bisa melihat bahwa dalam 2 tahun saja modal sudah akan kembali beserta keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kongsi masing-masing (sipengusaha sendiri punya bagian 20 % meski tidak perlu keluar duit untuk ikut kongsi) . Siapa yang tidak ngiler melihat angka-angka tersebut ? Maka tanpa berpikir panjang (OKB memang jarang yang berpikir panjang) beberapa dari merekapun langsung sepakat dan rame-rame menyerahkan uang kepada pengusaha tadi untuk membeli mobil angkutan taksi tersebut.
Tapi ketika mobil tiba barulah muncul masalah. Ternyata si pengusaha dan para tokoh kita ini tidak punya garasi untuk menyimpan kendaraan tersebut (nggak bilang sih kalau mobil perlu garasi !). rencana untuk segera mengoperasikan taksi tersebut lantas buyar karena ternyata banyak kendala untuk mengoperasikannya. Dengar-dengar katanya mobil yang dibeli ternyata tidak cocok untuk jenis jalan yang akan dilalui (katanya ini hanya masalah teknis !). Yang lebih celaka lagi katanya si pengusaha ini ternyata belum pernah menjadi pengusaha taksi ! Perhitungan yang disodorkan ternyata juga tidak masuk akal karena untuk mencapai angka tersebut berarti mobil harus berjalan terus non-stop selama 2 tahun. Jadi nggak boleh masuk bengkel.
Melihat ini anak-anak dan istri merekapun jadi ngomel. Bahkan salah seorang istri mereka nyeletuk, “Sampeyan ini kok ya gampang men percaya sama orang tho Pak…Pak !.” Impian untuk memperoleh keuntungan seperti dalam proposal terpaksa dibuyarkan dan bahkan bayangan rugi besar dan dicibir orang banyak mulai membuat para tokoh kita ini tidak bisa tidur nyenyak. Para tokoh kita ini terpaksa mumet memikirkan bagaimana agar usaha taksi ini bisa jalan padahal semula rencananya mereka tinggal ongkang-ongkang kaki tunggu setoran masuk.
Another story,
Karena sangat pingin menjadi pintar dan berkemampuan global (maklum hantu AFTA sudah mengetuk pintu) maka para tokoh kita tersebut berlomba-lomba membeli segala sesuatu yang berlabel ‘peningkatan SDM’. Mulai dari ‘mampu berbahasa Inggris cas-cis-cus’, ‘anak-anak diterima di PTN’, ‘memiliki gelar MBA, MM, MPD, DR (HC ataupun tak HC), bahkan PhD’ dibeli dengan tanpa melihat harga. Ada yang menyuruh semua anggota keluarganya untuk kursus bahasa Inggris. Mulai dari bapak, emak, anak, sopir dan pembokat semuanya tanpa kecuali harus belajar bahasa Inggris. Panggil guru bahasa Inggris paling top. Ada pula yang mencanangkan agar anaknya yang semula ‘bungul’ harus menjadi ‘unggul’. Anak yang biasanya sehari belajar 5 jam dituntut untuk belajar 8 jam sehari. “Biar cepat lulus,” katanya. Padahal “Education is not a race of information but a walk of invention’ demikian kata orang bijak.
Istri, sopir dan pembantu dikuliahkan S2 bekerja sama dengan institut paling tersohor di negeri itu (padahal rankingnya di di negara-negara tetangga cuman ranking 21). Ada lagi yang lebih ‘spektakuler’ dengan menyediakan dana edhan-edhanan untuk mendirikan suatu universitas internasional bekerjasama dengan negara-negara tetangga yang kebetulan memang lebih baik kualitasnya. Semua pelajaran harus diberikan dalam bahasa Inggris dan oleh para dosen yang fasih berbahasa Inggris. Pokoknya kalau lulus harus sudah setara dengan lulusan luar negeri dan bahasa Inggrisnya sudah cas-cis-cus. Titik.
Tapi kemudian ternyata hasilnya tidak seperti yang direncanakan. Belajar bahasa Inggris ternyata sulit setengah mati meski guru paling top sudah dipanggil (maklum dasar pengetahuannya sangat rendah, memori sudah payah dan masalah sehari-hari sudah setumpuk). Gaji guru sudah dikatrol tapi toh kinerjanya tidak kunjung naik. Sekolah sudah gratis tapi yang belajar tetap tidak bergairah. S2 sudah diikuti tapi hanya bikin pusing kepala dan buang waktu. Relevansi dengan peningkatan kualitas SDM tetap tanda tanya. Kerjasama dengan institusi top ternyata tidak memuaskan karena ternyata mereka sendiri kekurangan SDM dan kerjasama hanya jadi proyek. Untunglah bahwa proyek mendirikan universitas internasional belum dilaksanakan dan baru sebatas wacana. Disamping ‘salah disain’ proyek tersebut bisa jadi ‘proyek salah kaprah part II’ seperti proyek taksi sebelumnya.
Ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Ada pepatah kuno yang berkata, “Money can buy books but cannot buy knowledge” Ini pepatah kuno memang tapi nampaknya perlu kita pahami pada saat dan situasi kini. Peningkatan kualitas SDM memang harus bertahap dan tidak bisa dilakukan dengan sulap kecepatan tangan. Ada proses-proses yang harus dilalui dan proses-proses tersebut tidak bisa diganti dengan uang berapa gebokpun. Ada seorang teman yang berkata, “Seandainya ada kapsul yang kalau kita makan kita bisa langsung bisa berbahasa Inggris, saya akan beli berapa puluh jutapun harganya,” Tentu saja ia bergurau karena kapsul tersebut tidak pernah ada.
Untuk bisa berbahasa Inggris kita harus melalui proses belajar dan berlatih. Dan itu bisa makan waktu bertahun-tahun. Sebagai contoh, untuk bisa mengikuti kuliah di Australia atau Amerika disyaratkan nilai TOEFL atau IELTS sejumlah tertentu. Dan untuk bisa memperoleh nilai tersebut dibutuhkan pengetahuan yang diperoleh dengan proses tertentu pula. Hal ini memang sering membuat kita jadi kurang sabar. “Mengapa kita tidak membeli saja sertifikat TOEFL atau IELTS agar bisa lolos persyaratan kuliah di sana ?” demikian usul seseorang secara iseng (atau mungkin keblinger), “Bukankah kita punya banyak uang yang bisa dipakai untuk membeli apa saja ?” Celakanya ide ini dianggap masuk akal dan itulah yang terjadi saat ini. Kita ramai-ramai membeli sertifikat apa saja dan menganggapnya sebagai paspor untuk memasuki dunia global. Berbagai gelar kita buru, berbagai kursus kita ikuti. Setifikat memang bisa kita beli, gelarpun bisa kita deretkan di belakang nama kita, but knowledge …? We are just fooling ourself, demikian sebuah bait lagu entah siapa penyanyinya.
Kalau siswa SMP dan SMU kita tidak memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam bahasa Inggris sebaiknya kita tidak bermimpi untuk mengirim mereka belajar ke luar negeri. Apalagi bermimpi untuk membangun perguruan tinggi berskala internasional di daerah (dengar-dengar Habibie dulu membutuhkan waktu 10 tahun sebelum mendirikan IPTN). Saya kuatir jangan-jangan kita akan beli micro-wave, tapi kali ini akan kita pakai sebagai rak sepatu.

Balikpapan, 4 Maret 2002
Satria Dharma
STIKOM BALIKPAPAN